No

Informasi

Dasar Hukum Pengecualian Informasi

Konsekuen si/ Pertimbangan Bagi Publik

Jangka
Waktu

Dibuka

Ditutup

1.

Identitas Aparatur Pemerintah Desa yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disipin

- UU Negara RI Tahun 1945 Pasal 28a s.d 28h

- UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf h

Mengungkap data pribadi dan melanggar HAM

Melindungi data pribadi Aparatur Pemerintah Desa yang bersifat rahasia

Tidak terbatas

2.

Arsip dinamis yang sifatnya rahasia dan/atau belum dipertanggungjawabkan (pemeriksaan/pengawasan)

- UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf i

- UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan

Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur

Melindungi kerahasiaan dokumen

Tidak terbatas, kecuali setelah selesai pemeriksaan/pengawasan

3.

Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan

UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf h

Dapat menghambat proses penegakan hukum

Membantu kelancaran proses penegakan hukum

Sampai dengan diserahkan kepada pihak yang berwenang

4.

Data pribadi Masyarakat

- UU Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H

- UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf h

Mengungkap data pribadi dan melanggar HAM

Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

Tidak terbatas

5.

Dokumen dan Pertanggungjawaban keuangan Desa yang belum diaudit institusi pemeriksa

UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf h

Dapat menimbulkan informasi yang salah/bias karena data dokumen belum di validasi dan verifikasi

Melindungi kerahasiaan dokumen

Sampai ada hasil audit instansi pemeriksa

6.

Laporan Keuangan sebelum diaudit instansi pemeriksa

UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP

Dapat menimbulkan informasi yang salah/bias karena data dokumen belum di validasi dan verifikasi

Melindungi kerahasiaan dokumen

Sampai ada hasil audit instansi pemeriksa

7.

Lembar disposisi surat masuk dan keluar

UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP

Dapat menggaggu dalam proses penyusunan kebijakan

Mengamankan Proses penyusunan kebijakan

Tidak terbatas

8.

Nota Dinas

UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP

Dapat menggaggu dalam proses penyusunan kebijakan

Mengamankan Proses penyusunan kebijakan

Tidak terbatas

9.

Arsip daftar orang yang masuk G30s/PKI dan organisasi terlarang lainnya

- UU Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H

UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 Huruf h

Mengungkap data pribadi dan melanggar HAM

Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia

Tidak Terbatas Terbatas, sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan